Pidato Ketua DPD RI pada Seminar dan Kuliah Umum FEB UNIB

Hari kamis, tanggal 20 Oktober 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu mengadakan seminar dan kuliah umum. Acara tersebut diselenggarakan di Auditorium Gedung C Unib. Kuliah umum yang diselenggarakan diisi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI), H. Mohammad Saleh, S.E., bersama dua narasumber lainnya, yaitu Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH (Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2013-2015) dan Dr. Ichsanuddin Noorsy (Pengamat Perekonomian).

H. Mohammad Saleh yang merupakan alumni sekaligus Ketua Ikatan Alumni Universitas Bengkulu (IKAL UNIB) menyampaikan pidato dengan judul “Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah dan Peran Lembaga Tinggi Negara dalam Akselerasi Daya Saing Ekonomi Daerah” pada forum akademik tersebut yang dihadiri oleh  Rektor UNIB Dr. Ridwan Nurazi, M.Sc, Dekan FEB UNIB Prof. Lizar Alfansi, Wakil Gubernur Bengkulu Dr. Rohidin Mersyah MMA, Wakil Walikota Bengkulu Ir. Patriana Sosialinda serta ratusan dosen dan mahasiswa lainnya.

Mohammad Saleh sebagai ketua DPD RI menjelaskan, Indonesia saat ini menghadapi persaingan global yang sangat keras dalam Free Trade Agreement (FTA). Salah satunya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kesepakatan MEA  memuat hampir 98% pos tarif sehingga hampir seluruh produk-produk ASEAN akan bersaing di dalam negeri dengan harga yang relatif murah dibandingkan sebelumnya. Namun demikian, Indonesia juga memiliki kesempatan yang sama untuk memperluas pasar produk di negara ASEAN.

Kunci dari persaingan global tersebut adalah daya saing. Meningkatkan daya saing daearah, khususnya ekonomi bukanlah sesuatu yang mudah. Sehingga diperlukan kerjasama antar berbagai pihak, baik tingkat daerah, nasional maupun internasional. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi masing-masing, termasuk DPD sebagai lembaga tinggi negara. Sebagai bagian dari pemerintah maka DPD bertugas untuk memberikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan berbagai kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun bidang-bidang serta isu-isu penting yang berkaitan dengan daerah. Sehingga masing-masing pihak diharapkan dapat memberikan kontribusinya pada bidang masing-masing.

Tidak lupa peran DPD yang perlu terus ditingkatkan yaitu peningkatan alokasi belanja pemerintah dalam menciptakan daya saing daerah. Alokasi belanja pemerintah tersebut didasarkan atas kapasitas fiskal yang mencerminkan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Tentu saja dengan peta kapasitas fiskal yang ada dapat menjadi pendorong bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya tinggi maupun rendah untuk berinovasi menciptakan daya saing ekonomi.

Bagi daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dan tinggi sekali tentu tantangannya adalah meningkatkan efektifitas anggaran yang tersedia agar ke-12 faktor-faktor daya saing ekonomi daerah lebih meningkat. Perlu prioritas-prioritas program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit besar, baik dalam jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang. Infrastruktur misalnya lebih berdimensi jangka pendek. Pendidikan dan kesehatan untuk kepentingan jangka menengah dan panjang.

Di sisi lain, bagi daerah dengan kapasitas fiskal sedang dan rendah maka tantangannya mengalokasikan anggaran lebih efesien dengan melakukan inovasi dengan sumber pembiayaan dari pihak lain. Pilihan program dan kegiatan dapat fokus pada komponen daya saing yang didasarkan atas infrastruktur public, pelatihan vocasional, perbaikan kelembagaan/birokrasi hingga inovasi-inovasi yang unik.

Perlu diketahui, berdasarkan PMK No.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal tahun 2016 diketahui bahwa terdapat 3 provinsi dengan Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi, 9 provinsi dengan Kapasitas Fiskal Tinggi, 6 provinsi dengan Kapasitas Fiskal Sedang dan 16 provinsi dengan Kapasitas Fiskal Rendah. Peta umum ini tentu akan menentukan sejauh mana pilihan pendekatan untuk peningkatan daya saing ekonomi di masing-masing daerah.

Melalui seminar ini diharapkan dapat menjadi wadah yang akan menghasilkan pemikiran-pemikiran cerdas untuk kemajuan bangsa yang lebih baik lagi. Bagi suatu daerah tentu saja menjadi bahan masukan mendalam untuk perumusan kebijakan terbaik. Fiskal daerah dan lembaga ini penting bagi peningkatan daya saing ekonomi daerah namun yang lebih penting adalah bagaimana peran dan kontribusi masing-masing pihak sesuai dengan bagian-bagiannya.

inti sari pidato yang disampaikan Ketua DPD RI, H. Mohammad Saleh ialah semangat dan kerjas keras adalah kunci daya saing, dan peningkatan sumber daya manusia tidak hanya untuk kepentingan daerah namun juga bangsa.